Home > Program > Perlunya Eksistensi Masyarakat Hukum Adat

71

 

 

 

 

 

 

PERGERAKAN masyarakat hukum adat pelan tapi pasti mulai memperlihatkan eksistensinya. Terbukti saat ini sudah terbentuk Sekretariat Nasional (Seknas) Masyarakat Hukum Adat. Seknas itu tengah berancang-ancang mendongkrak eksistensi hukum adat di Indonesia. Cikal bakal terbentuknya Seknas ini bermula dari peringatan Hari Masyarakat Hukum Adat se-dunia di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta pada Agustus 2006 lalu. Salah satu yang didesak Seknas, selain ratifikasi Konvensi ILO No. 169/1989 adalah inventarisasi masyarakat hukum adat yang tersebar di Indonesia.

“Inventarisasi ini perlu agar setidaknya masyarakat hukum adat memiliki kekuatan yuridis,” ujar Putra Mahkota Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan, Ali Muddin ketika menerima kunjungan Dewan Adat Suku Kamoro di Museum Kerajaan Gowa, Kabupaten Gowa, Makassar belum lama ini.

Kunjungan ke Museum Kerajaan Gowa merupakan salah satu agenda Dewan Adat Suku Kamoro ketika berada di Makassar saat melakukan Rapat Persiapan Penyelenggaraan Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO).

Pasca peringatan di TMII itu, sejumlah pemangku hukum adat kemudian mengkosolidasikan diri. Akhirnya dicapai kesepakatan, yang diklaim disetujui pula oleh presiden, bahwa ada empat prinsip yang mesti dipegang jika masyarakat hukum adat ingin mendapat eksistensi di depan hukum. Salah satunya adalah berkekuatan hukum melalui akomodir hukum adat dalam legislasi.
“Banyak produk Undang-undang setelah tahun 1960 tidak lagi memposisikan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum,” ujar Putra Mahkota Kerajaan Gowa itu.

Ia menguraikan, saat ini baru segelintir masyarakat adat yang diakui keberadaannya secara de jure. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, masyarakat hukum adat baru mempunyai status hukum kalau diakui dalam Peraturan Daerah dan tercantum di dalamnya.
Berdasar catatan di Komnas HAM, menurutnya belum banyak yang diakomodir Perda. Komnas, sambung dia, mendorong Pemda agar cepat melegalisasi masyarakat adat di wilayah masing-masing. Sebab punahnya masyarakat hukum adat bukan karena ia sudah tak hidup, tapi dimatikan karena tidak diakui.
Ali Muddin mencontohkan, di Bali ada sekitar seribu masyarakat adat, di Sumatera Barat ada 600. Belum satupun dari mereka dicantumkan dalam Perda di wilayah mereka.

Belum terlegalisasinya masyarakat hukum adat di depan hukum, dari pengalamannya, kebanyakan lantaran mereka tidak memiliki kekuatan hukum.
“Masyarakat hukum adat sering dikalahkan karena tidak memiliki kekuatan hukum,” ujar Putra Mahkota itu bersemangat. Sejumlah konflik tanah yang mencuat dari waktu ke waktu, disinyalir salah satunya disebabkan posisi masyarakat adat dalam kepemilikan tanah ulayat masih lemah.

Setidaknya ada beberapa laporan hasil pemantauan konflik tanah yang terjadi di daerah disebabkan status kepemilikan tanah adat (hak ulayat) yang tidak kuat.
Warga yang memperjuangkan hak ulayat mereka, seperti dicontohkan, lemah dalam pembuktian formal atas kepemilikan tanah. Untuk itu, ia menekankan agar inventarisasi masyarakat adat dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk kemudian segera dilegalisasi dengan Perda. “Sementara ini, kita perkuat dulu itu. Nanti kita akan perjuangkan dalam Undang-undang,” ujarnya.

Dewan Adat Suku Kamoro yang mendengar penjelasan itu menyambut hangat bahkan mereka bersedia diikutkan dalam pertemuan-pertemuan lanjutan membahas masalah hak-hak dasar masyarakat adat.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*