Home > Landas Article > Pembangunan Papua Jilid dua

 

63

 

 

 

 

 

 

Kandungan sumber daya alam yang melimpah di Tanah Papua merupakan kekayaan yang sangat luar biasa. Tragisnya kekayaan yang amat besar itu belum menyejahterakan orang Papua. Nah, di era Otonomi Khusus (Otsus) saat ini, pemerintah pusat telah memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk mengatur negerinya sendiri demi memperbaiki dan meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat Papua. Dalam sejarah Republik Indonesia, kekuasaan besar yang diberikan pemerintah pusat itu hanya terjadi untuk Papua dan Aceh. Ini berarti semua kalangan perlu memahami dari sejarah bahwa Papua akan berada pada satu titik, yakni Papua kini yang lebih baik dari Papua di saat sebelumnya. Kekuasaan dan keleluasaan mengatur rumah tangga sendiri diharapkan akan dapat mengantar rakyat di Tanah Papua pada kemakmuran yang berkeadilan. Perubahan paradigma pembangunan di Papua yang terjadi menyusul adanya pemberian Otsus itu ditunjang pula dengan distribusi dana yang sangat besar dari pusat. Mencermati perubahan pola pembangunan di era Otsus ini, Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu,SH dalam berbagai kesempatan kerapkali menyebutkan, sudah saatnya pemerintah meninggalkan pola-pola lama dalam melayani masyarakat. “Jadi kita tutup Jilid I Pembangunan di Papua dan kita masuki Jilid kedua pembangunan di tanah ini dengan membangun seluruh kebutuhan rakyat kita yang ada di kampung-kampung,” kata Barnabas Suebu. Membangun infrastruktur Membangun Papua dalam sekejap tidak semudah membalik telapak tangan. Setidaknya isolasi yang menghadang pembangunan termasuk kondisi geografis yang sulit harus diterobos. Gubernur Papua, Barnabas Suebu melihat salah satu cara mempercepat pembangunan adalah dengan membangun sarana dan prasarana infrastruktur baik untuk infrastruktur darat , laut dan udara. Khusus untuk pembangunan infrastruktur darat yakni pembangunan jalan telah diproyeksikan pembangunan jalan berkualitas tol di Papua dan Papua Barat. Menurut Gubernur Barnabas Suebu, untuk mewujudkan jalan dengan kualitas tol tersebut dibutuhkan biaya kurang lebih Rp 100 trilliun. Anggaran berjumlah triliunan itu bisa diperoleh dengan hasil kompensasi dari produksi pertambangan yang dilakukan PT Freeport Indonesia (PTFI). Untuk pembangunannya juga menggunakan material yang ada di Papua yakni sisa tambang (tailling). Masih menurut Suebu, pemerintahan di tanah Papua, baik Provinsi Papua maupun Papua Barat, perlu strategi besar untuk merubah Papua ke arah yang lebih baik. Perlunya strategi besar ini didasari kondisi riil rakyat di Tanah Papua yang masih terhimpit dengan kemiskinan. Ironis, rakyat Papua yang jumlahnya hanya sekitar satu persen dari penduduk Indonesia, ternyata penduduk yang berjumlah sedikit ini pun masih terhimpit kemiskinan.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*