Home > Program > Menata Kembali Otonomi Khusus Papua

STATUS Otonomi Khusus (Otsus) Papua sudah berjalan selama tujuh tahun. Masyarakat asli Papua yang perlu disejahterakan menjadi salah satu alasan utama dalam pemberian Otsus itu. Apakah selama tujuh tahun itu sudah terlihat hasilnya?

Bank data LAndAS menyebutkan, data dari Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal mungkin bisa dijadikan gambaran. Provinsi Papua yang mempunyai 2.179 kampung, 82,43 persen di antaranya termasuk kategori kampung tertinggal. Kampung yang paling banyak tertinggal ada di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten PegunungaQn Bintang. Begitu pula dengan data keluarga prasejahtera dan sejahtera I yang jumlahnya hampir separuh lebih (271.278) dari seluruh jumlah keluarga di Papua (441.987).

Dalam menentukan kategori kampung tertinggal, Kementerian Negara PPDT menggunakan variabel jalan utama kampung, lapangan usaha mayoritas penduduk, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, sarana komunikasi, dan persentase rumah tangga pengguna listrik.

Ini menjadi terlihat ironis ketika melihat angka dana Otsus dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dikucurkan pemerintah ke seluruh wilayah Provinsi Papua. Dari tahun pertama, sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua disahkan, dana Otsus yang diterima terus meningkat setiap tahunnya.

Lalu ke mana dana Otsus yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat Papua? Hingga kini pertanyaan itu belum bisa dijawab. Pertanggungjawaban dana Otsus tidak pernah ada kejelasan. Alasan inilah yang kemudian mendorong masyarakat Papua mengancam akan mengembalikan status Otsus ke pemerintah.

Ketua Majelis Rakyat Papua, Drs Agus Alua pada suatu kesempatan kepada LAndAS di Timika mengatakan masih berharap Papua bisa lebih baik dengan status Otsusnya. Salah satunya dengan pengelolaan dana Otsus yang lebih baik. Sejak 2007 lalu, dana Otsus diarahkan untuk kesejahteraan orang asli Papua, dari kampung sampai kota. Selama lima tahun silam, dana Otsus sudah lari tidak jelas ke mana, kata Agus Alua.

Ketidakjelasan penggunaan dana Otsus itu juga diakui oleh Gubernur Papua Barnabas Suebu. Selama ini, sebagian besar dana Otsus malah digunakan untuk membiayai birokrasi pemerintahan. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2006 yang diteliti oleh tim Universitas Negeri Papua menyebutkan, 36 persen atau 491 miliar dari seluruh dana Otsus digunakan untuk menunjang kegiatan aparatur. Padahal, seharusnya belanja aparatur ini diambil dari dana yang bersumber DAU.

UU Otsus Papua mengamanatkan, dana Otsus digunakan untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi, RAPBD 2006 menganggarkan dana Otsus untuk pendidikan hanya 12,2 persen dan kesehatan sebesar 9,74 persen. Ekonomi kerakyatan yang mendapat sorotan dalam UU Otsus Papua pun hanya memperoleh 7,6 persen dari dana Otsus. Inilah yang menjadi penyebab kesejahteraan masyarakat Papua masih jauh dari yang diimpikan.

Barnabas Suebu yang akhirnya dipilih rakyat Papua untuk memimpin Provinsi Papua selama lima tahun kedepan, berjanji akan membenahi Otonomi Khusus agar tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada waktu lalu. Suebu melalui program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK) mulai meletakan dasar-dasar pembangunan berbasis kampung tentunya dengan memberdayakan masyarakat kampung sendiri.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*